Pembangunan Perikanan Di Indonesia
1. PENDAHULUAN
Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia membentang luas di cakrawala katulistiwa dari 94 o hingga 141o Bujur Timur dan 6 o Lintang Utara hingga 11 o Lintang Selatan, dan merupakan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dan mempunyai garis pantai 81.00 km terpanjang ke dua di dunia, serta luas bahari 5,8 juta km2 (G. Jusuf, 1999).
Wilayah bahari Indonesia meliputi 12 mil bahari ke arah luar garis pantai, selain itu Indonesia mempunyai wilayah yuridiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas kontinen hingga sejauh 350 mil dari garis pantai. Dengan ditetapkannya konvensi PBB wacana aturan bahari Internasional 1982, wilayah bahari yang sanggup dimanfaatkan diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari 3,1 juta km2 perairan bahari teritorial Indonesia dan sisanya sekitar 2,7 juta km2 perairan ZEE.
Wilayah Indonesia juga mempunyai keanekaragaman hayati, hal ini dimungkinkan lantaran Indonesia terletak diatara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, juga diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.
Wilayah bahari menjadi sangat penting dengan dicantumkannya pada GBHN tahun 1993, dan didirikannya Departemen Kelautan dan Perikanan.UndangUndang No. 22 dan 25 tahun 1999 juga mencantumkan kelautan sebagai penggalan dari otonomi daerah.
Beberapa alasan pembangunan kelautan antara lain:
Indonesia mempunyai sumberdaya bahari yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun keragamannya, Sumberdaya bahari tersebut jikalau ditinjau dari kuantitas
sangat besar menyerupai yang diuraikan di sub penggalan potensi sumberdaya bahari di penggalan bawah ini, adapun keragaman sumberdaya bahari untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis ikan pada kolom perairan yang sama, 1.800 jenis rumput bahari dan 20.000 jenis moluska,
¨ Sumberdaya bahari merupakan sumberdaya yang sanggup dipulihkan, artinya bahwa ikan ataupun sumberdaya bahari lainnya sanggup dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestariaannya, sehingga nantinya masih terus sanggup diusahakan
¨ Pusat Pertumbuhan ekonomi, dengan akan berlakunya liberalisasi perdagangan di kurun 21 ini, akan terbuka peluang untuk bersaing memasarkan produk-produk kelautan dalam perdagangan internasional.
¨ Sumber protein hewani, sumberdaya ikan mengandung protein yang tinggi khususnya untuk asam amino tak jenuh, atau dikenal juga dengan kandungan OMEGA-3 yang sangat bermanfaat bagi badan manusia.
¨ Penghasil devisa negara, udang dan beberapa jenis ikan hemat penting menyerupai tuna, cakalang ataupun lobster, ketika ini merupakan komoditi eksport yang menghasilkan devisa negara diluar sektor kehutanan maupun pertambangan.
¨ Memperluas lapangan kerja, dengan semakin sempitnya lahan pertanian di areal daratan, dan semakin tingginya persaingan tenaga kerja di bidang industri, maka salah satu alternatif dalam penyediaan lapangan kerja ialah di sektor perikanan. Apalagi dengan adanya otonomi kawasan maka daerah-daerah yang mempunyai potensi di bidang perikanan yang cukup besar akan berlomba untuk membuatkan potensi perikanan bahari yang ada, sehingga akan membuka peluang yang sangat besar bagi penyediaan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia kini ini.
¨ Industri perikanan bekerjasama luas dengan industri-industri lainnya, industri perikanan bekerjasama bersahabat dengan industri lainnya contohnya dalam pengadaan kapal, pengadaan materi bakar minyak (BBM), juga pengadaan sarana dan prasarana lain.
II POTENSI PERIKANAN LAUT DI
INDONESIA
Potensi perikanan bahari bergotong-royong merupakan asset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun asset ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi perikanan bahari meliputi perikanan tangkap, budidaya laut, dan industri bioteknologi kelautan. Potensi perikanan bahari berdasarkan Rokhmin, D (2001) sebagai berikut :
· Potensi Perikanan Tangkap
Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5.007 juta ton atau 80% dari MSY (Maximum Sustainable Yield). Hingga ketika ini jumlah tangkapan mencapai 3,5 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun. Seluruh potensi perikanan tangkap tersebut diperkirakan mempunyai nilai ekonomi sebesar US$15.1 milyar.
· Potensi Budidaya Laut
Potensi budidaya bahari terdiri dari total potensi budidaya ikan, udang, moluska dan budidaya rumput laut. Potensi budidaya bahari diperkirakan sebesar 46,73 juta ton per tahun.
· Potensi bioteknologi Kelautan
Potensi bioteknologi kelautan juga masih besar untuk membuatkan industri bioteknologi kelautan menyerupai industri materi baku untuk makanan, industri materi pakan alami, benih ikan dan udang, industri materi pangan. Nilai ekonomi dari potensi bioteknologi kelautan tersebut diperkirakan mencapai US$ 40 milyar.Perkiraan umum nilai ekonomi dari potensi Sumberdaya Perikanan bahari sebagai berikut:
Tabel 1. Perkiraan Umum Nilai Ekonomi Potensi Sumberdaya Perikanan Laut
Komoditi | Potensi Lestari | % | Harga (US$/ton) | Perkiraan Nilai (US$) |
Perikanan laut | ||||
Tuna/cakalang | 780.040 | 9,91 | 8.000 | 6.240.320.000 |
Udang | 59.272 | 0,75 | 14.125 | 837.217.000 |
Demersal | 1.429.080 | 18,15 | 4.500 | 6.430.860.000 |
Pelagis kecil | 2.602.800 | 33,06 | 600 | 1.561.680.000 |
Lainnya | 77.632 | 0,99 | 450 | 34.934.400 |
Jumlah | 4.948.824 | 62,86 | 3.052 | 15.105.011.400 |
Budidaya laut | ||||
Rumput laut | 482.400 | 6,13 | 450 | 217.080.000 |
Ikan dan kerang-kerangan | 46.000 | 0,58 | 5.000 | 230.000.000 |
Mutiara | 3 | 0,00 | 40.000.000 | 120.000.000 |
Jumlah | 528.403 | 6,71 | 1.073 | 567.080.000 |
Bioteknologi Kelautan | - | - | - | 40.000.000.000 |
Total keseluruhan | - | - | - | 55.672.091.400 |
Sumber: Rokhmin D. (2001)
Ditambahkan oleh J, Kusrin (1997), bahwa di sepanjang pantai kepulauan Nusantara terdapat hutan mangrove yang luas dan di perairan pesisirnya terdapat bentangan wilayah terumbu karang sepanjang 17.500 km, serta rawa nipa dan rawa pasang surut disekitar muara delta sungai. Kesemuanya merupakan lingkungan bagi biota bahari dengan standing crop populasi ikan yang tinggi serta tempat habitat fauna, yang berkembang kejurusan bahari dan darat, yang merupakan sumber materi pangan, minuman, materi bangunan, energi dan lain-lain.
MASALAH DALAM PEMBANGUNAN
PERIKANAN LAUT
Lambatnya pembangunan di bidang perikanan bahari ini disebabkan banyaknya kendala, dimana Menurut A. Nontji (1997), dalam upaya pengembangan perikanan bahari ditemui aneka macam hambatan antara lain :
a. Kondisi geografis
Perairan Indonesia yang luas dan terletak pada posisi silang antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan antara dua benua yaitu Benua Australia dan Asia merupakan wilayah yang rawan dalam segi HANKAMNAS dan berpotensi menjadikan benturan kepentingan.
Kondisi geografi dengan banyak pulau bertebaran diseluruh perairan Indonesia membutuhkan sarana perhubungan laut. Perhubungan bahari ini diharapkan untuk mendukung perkembangan ekonomi, sehingga memegang peranan yang sangat penting yang hingga kini dirasakan masih merupakan hambatan tersendiri.
b. Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana yang diharapkan untuk menunjang pembangunan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi (khususnya untuk kawasan Indonesia penggalan Timur). Pengembangan infrastruktur secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kelautan yang merupakan salah satu pintu keberhasilanan pembangunan. Keterbatasan peralatan dan sarana fisik kelautan mengurangi keefektifan acara eksplorasi dan penelitian kelautan.
c. Aktualisasi pemanfaatan tidak merata dan tidak seimbang
Kegiatan penangkapan ikan di bahari sebagian besar masih berkisar di perairan pantai yang padat penduduknya. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya perikanan bahari belum merata untuk wilayah Indonesia. Khusus untuik perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih sangat sedikit diusahakan, sehingga memancing timbulnya pencurian ikan oleh kapal-kapal gila di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
d. Komitmen Pemerintah
Komitmen dan kelancaran pertolongan pemerintah baik pemerintah sentra maupun pemerintah daerah, terhadap suatu pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan.
e. Kualitas Sumberdaya Manusia
Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat bahari diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya insan (SDM). Dampak yang ditimbulkan terungkap pada jalan masuk masyarakat terhadap sumberdaya bahari dan penguasaan teknologi kelautan yang masih rendah.
f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Peran IPTEK dalam perjuangan memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan secara efisien dan berkelanjutan sangat jauh tertinggal. Dengan luasnya wilayah bahari Indonesia serta keberadaan sumberdaya alam, baik di laut, di dasar bahari mengharuskan kita memanfaatkan keunggulan IPTEK. Sistem pemantau maupun pemetaan sumberdaya alam di bahari tidak sanggup lagi memakai teknologi konvensional.
IV PEMBANGUNAN PERIKANAN LAUT
DI INDONESIA
Keberadaan Perairan Indonesia yang luas dan terletak pada posisi silang di antara dua samudera dan dua benua, mengharuskan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum-forum regional sehingga terjalin kerjasama dan kesatuan di antara negara-negara tetangga. Kerjasama luar negeri baik itu bilateral, regional maupun internasional perlu ditingkatkan untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan, penelitian maupun pengelolaan laut, termasuk dalam pengaturan batas ZEE.
Selain itu Pendayagunaan dan pemanfaatan fungsi wilayah bahari nasional dengan menerapkan konvensi aturan bahari internasional meliputi penetapan batas wilayah perairan indonesia maupun ZEE serta membuatkan potensi nasional merupakan kekuatan pertahanan keamanan di bidang maritim untuk menjamin keselamatan dan pembangunan di laut.
Peran serta Departemen Perhubungan khususnya perhubungan bahari dalam pengadaan sarana-sarana perhubungan bahari akan memberi solusi bagi terbukanya wilayah yang terisolasi sehingga memungkinkan pembangunan wilayah di pulau-pulau maupun wilayah yang terpencil sekalipun.
Pembangunan sarana dan prasarana di bidang perikanan sangat dibutuhkan, contohnya pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan. Pelabuhan perikanan dan juga tempat pendaratan ikan merupakan sentra pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi perikanan, pengembangan agribisnis dan agroindustri perikanan. Pusat pelayanan tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil budidayaan, tempat pelayanan acara operasi kapal-kapal perikanan, sentra pemasaran dan distribusi perikanan, tempat pengembangan perjuangan industi perikanan dan pelayan eksport, tempat pelaksanaan pengawasan, penyuluhan dan pengumpulan data. Mengingat fungsi pelabuhan perikanan sangat luas dan mempunyai kekhususan, maka keberadaan pelabuhan perikanan harus merupakan wilayah kerja tersendiri dan tidak sanggup disatukan dengan pelabuhan umum (Muchtar A, 1999). Pembangunan infrastuktur secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kelautan. Khususnya untuk Daerah Indonesia penggalan Timur dimana terdapat potensi perikanan bahari yang besar namun pemanfaatannya masih sangat rendah sangat membutuhkan pembangunan fisik pelabuhan perikanan maupun tempat pendaratan ikan berikut akomodasi yang diperlukan..
Kegiatan penangkapan ikan di bahari sebagian besar masih berkisar di perairan pantai yang padat penduduknya menyerupai perairan Utara Jawa, Selat Bali, dan selat Makasar. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya perikanan bahari selanjutnya dihadapkan kepada tantangan untuk sanggup memanfaatkan sumberdaya yang optimal dan merata serta sekaligus sanggup mengurangi tekanan/intensitas pemanfaatan secara berlebihan di daerah-daerah yang kritis. Selain itu juga perlu meningkatkan pengoperasian di wilayah ZEE secara bertahap. Untuk itu perlu pengaturan zona. Dimana zona atau daerah-daerah yang sudah mengalami tekanan yang tinggi penangkapan harus mengurangi armada perikanannya sedang untuk daerah-daerah yang masih mempunyai potensi yang besar namun mempunyai sedikit armada kapal, harus mulai dilakukan penambahan armada. Selain itu perlu dibangun armada-armada kapal perikanan yang besar yang sanggup beroperasi di kawasan ZEE. Hal ini perlu biar potensi perikanan bahari di kawasan ZEE sanggup dimanfaatkan secara optimal. Selain itu kebijakan eksport kapal-kapal bekas sanggup dilanjutkan tetapi hal ini tanpa mematikan pengadaan kapal-kapal dalam negeri. Selain itu perlunya dorongan bagi pembangunan industri kapal perikanan dalam negeri dan meningkatkan kemampuan rancang berdiri serta perekayasaan kapal dan alat penangkapan ikan.
Komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan perikanan laut, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan di Sektor perikanan laut. Melihat rumitnya struktur kelembagaan yang ikut ambil penggalan dalam menangani persoalan-persoalan perikanan bahari menciptakan semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul, untuk itu perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang perikanan bahari sehingga wewenang dan fungsinya terang dan optimal. Perlunya perilaku rendah hati dari setiap pimpinan lembaga untuk melepaskan capurtangannya dan menyerahkan kepada lembaga yang terkait.
Pembuatan perundang-undangan yang sempurna serta pengawasan yang ketat akan menghasilkan pengelolaan sumberdaya bahari yang efektif dan efisien tanpa merusak sumberdaya bahari yang ada. Oleh lantaran itu sebelum pemerintah menciptakan perundang-undangan hendaknya diharapkan gosip dan data, serta kajian yang lengkap dan matang sehingga perundang-undangan yang berlaku menjadi sangat efektif untuk dilaksanakan. Kegiatan pengawasan berdasarkan Muchtar A, (1999) mutlak diharapkan dengan konsep monitoring, controlling dan survaillance (MCS). Pengawasan perlu dilakukan juga terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di ZEE oleh kapal-kapal ikan gila yang mendapat ijin untuk beroperasi di Perairan ZEEI, sehingga pencurian ikan oleh kapal gila sanggup ditekan sedemikian rupa sehingga sumberdaya ikan tidak mengalami kerusakan.
Pendidikan dan training bagi sumberdaya insan terus diupayakan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya insan baik dari segi contoh pikir maupun dalam ketrampilan, sehingga nantinya sanggup mempunyai wawasan ke depan serta sanggup menguasi teknologi dan mempunyai penemuan menghadapi tantangan-tantangan jaman. Menurut Muchtar, A (1999) untuk sanggup meningkatkan kemampuan memanfaatkan sumberdaya perikanan laut, khususnya di perairan ZEE, diharapkan nelayan yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis pengoperasian kapal besar..
Selain penguasaan teknologi menyerupai yang telah dikemukakan di atas, diharapkan juga teknologi pasca panen untuk mendapat produk yang berkualitas yang sanggup oleh pasar internasional maupun lokal. Indonesia juga harus membuatkan rekayasa kelautan dimana Indonesia dipacu untuk sanggup menghasilkan peralatan yang dibutuhkan dalam bidang perikanan tanpa harus terus menerus mengadalakan peralatan buatan luar negeri. Pengembangan ini sanggup dilakukan secara gotong royong antara instansi pemerintah, akademi tinggi maupun swasta yang bergerak dalam bidang IPTEK kelautan secara menyeluruh. Selain teknologi yang terus ditingkatkan juga perlu diimbangi dengan sistem gosip dan data yang akurat bagi kepentingan nelayan maupun instansi terkait untuk pengambilan kebijakan. Misalnya gosip mengenai kawasan penangkapan ikan, potensi sumberdaya ikan di suatu perairan tertentu sehingga informasi-informasi ini sanggup mengarahkan nelayan melaksanakan penangkapan.
IV KESIMPULAN
Dalam pembangunan Perikanan laut, penguasaan teknologi perlu ditingkatkan. Teknologi yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan perikanan bahari (Rohmin D, 1997) antara lain:
· Pengembangan kemampuan armada penangkapan ikan nasional, dari yang bersifat hunting menjadi lebih bersifat harvesting. Ini memerlukan penguasaan dan penerapan IPTEK baru, antara lain sensor system, remote sensing dan GIS, permodelan dan simulasi komputer, artificial inteligence dan decision support system, teknologi penangkapan dan kapal penangkapan ikan yang modern dan effisien untuk eksploitasi Sumberdaya ikan di ZEE.
· Pengembangan teknologi budidaya bahari (mariculture), termasuk sea ranching, untuk sumberdaya ikan yang sudah dibudidayakan maupun yang belum (baru).
· Penerapan bioteknologi untuk budidaya laut, termasuk teknik ekstrasi bioactive subtances atau marine natural products untuk industri pangan, obat-obatan dan kosmetika.
· Pengembangan teknologi pengelolaan (konservasi) sumberdaya perikanan dan lingkungan bahari serta rehabilitasi habitat ikan yang telah rusak, sehingga kelestarian produksi sumberdaya ikan sanggup dipelihara.
· Pengembangan ilmu dan teknologi kelautan, khususnya dalam bidang fisika oseanografi.