Harmonisasi Kelembagaan Dan Ketenagaan Penyuluhan Perikanan Di Kabupaten Bantul Dalam Mendukung Aktivitas Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
Keberhasilan jadwal prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, Industrialisasi Perikanan, Minapolitan, Blue Economy, PKN, dan MP3E, tidak bisa terlepas dari peranan penyuluhan perikanan. Peranan Penyuluh Perikanan dirasakan akan semakin penting dan cukup memegang peranan yang strategis. Mengingat acara penyuluhan perikanan selama ini selalu menjadi garda terdepan dan ujung tombak dalam mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, mensosialisasi program-program pemerintah, termasuk teknologi terbaru kepada masyarakat pelaku utama perikanan. Selain sebagai agent of change for farmer behavior, posisi Penyuluh Perikanan yang berhadapan pribadi dengan pelaku utama/usaha perikanan akan sangat menentukan untuk membawa perubahan yang aman pada masa yang akan datang.
Ironisnya tenaga Penyuluh Perikanan ketika ini jumlahnya masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah dan keragaan wilayah serta jumlah pelaku utama dan/atau pelaku perjuangan yang disuluhnya. Saat ini eksistensi Penyuluh Perikanan PNS di Indonesia yaitu 3.242 orang atau gres 21,12 persen dari kebutuhan ideal (15.350 orang), sehingga masih perlu menggalang dan berkolaborasi dengan Penyuluh Perikanan Swadaya, dan Penyuluh Perikanan Swasta. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan salah satunya yaitu dengan memaksimalkan jumlah Penyuluh Perikanan yang ada, mendekatkan fungsi pelayanan dan koordinasi dari para Penyuluh Perikanan Pusat dengan Penyuluh Perikanan daerah dan para pemangku kepentingan di Pusat dan daerah, serta melibatkan secara aktif para pelaku utama perikanan.
Hal inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya acara Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas di Kabupaten Bantul, pada hari Kamis, 28 Agustus 2014 yang bertempat di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul. Tujuan acara ini yaitu sebagai langkah percepatan pengembangan penyuluhan perikanan dan dalam rangka lebih meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan kiprah training dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di tingkat sentra dan daerah untuk mendukung terealisasi dan tercapainya jadwal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas di Kabupaten Bantul ini di hadiri oleh 30 (tiga puluh) orang Penyuluh Perikanan, yang terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), Penyuluh Perikanan Swadaya Kabupaten Bantul. Hadir sebagai narasumber dalam jadwal ini yaitu Kepala BKPPP Kabupaten Bantul Ir.Pulung Haryadi, M.Sc. dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul Ir. Edy Machmud Hidayat, serta Koordinator Penyuluh Perikanan Wilayah Regional II Dr. Sumarno, MM.
Ucapan selamat tiba sekaligus penyampaian materi yang pertama dalam Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas di Kabupaten Bantul ini disampaikan oleh Ir.Pulung Haryadi, M.Sc. Materi yang disampaikan oleh Kepala BKPPP Bantul ini yaitu mengenai “Kebijakan BKPPP dalam Mendukung di Kabupaten Bantul”. Dalam pemaparannya Kepala BKPPP memberikan bahwa, misi utama BKPPP yakni meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan dan masyarakat perikanan melalui sebuah proses pembelajaran. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BKPPP di Kabupaten Bantul tidak bisa dipisahkan, sebab jadwal kelautan dan perikanan terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan sedangkan Penyuluh Perikanan sebagai pendamping programnya atau ujung tombak dilapangan berada di bawah binaan BKPPP, sehingga kelembagaan ini perlu melaksanakan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Penyuluh Perikanan di Kabupaten Bantul itu mempunyai dua kantor yaitu selain di BKPPP tapi juga di Dinas KP, sehingga para Penyuluh Perikanan harus melaksanakan koordinasi acara dengan kedua kelembagaan tersebut.
Dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam juga disampaikan oleh Bapak Ir. Edy Machmud Hidayat. Keseriusan, kerja keras, dan kepatuhan dari para Penyuluh Perikanan dalam mendukung dan menjalankan program-program Dinas Kelautan dan Perikanan sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana penyuluhan perikanan menyerupai alat pencacah data, kendaraan roda dua dan roda empat sudah disediakan oleh Dinas KP melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), tinggal bagaimana para Penyuluh Perikanannya bisa berhubungan dengan Dinas KP dalam mensukseskan jadwal pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul, ungkap Bapak Kepala Dinas KP Kabupaten Bantul.
Dengan kelugasannya Bapak Kepala Dinas KP telah membuka pintu kepada semua Penyuluh Perikanan untuk melaksanakan sinergitas dan koordinasi acara dengan Dinas KP, sehingga program-program pembangunan kelutan dan perikanan sanggup berjalan dengan baik, sebab di tingkat lapangan Penyuluhlah yang pribadi berhadapan dengan masyarakat pelaku utama atau pelaku perjuangan perikanan.
Drs. Sumarno, MM, sebagi Koordinator Penyuluh Perikanan Wilayah Regional II yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah spesial Yogyakarta, sebagai narasumber terakhir dalam acara ini memberikan perihal “Kebijakan ”. Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam mendukung jadwal prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat KP, dilakukan melalui: 1) Pendekatan kawasan dan industrialisasi; 2) Pemberdayaan dan kewirausahaan; 3) Partisipasipatif dan Mandiri; 4) Sinergitas penyuluhan dan perluasan jejaring kerja; dan 5) Teknologi KP dan Informasi Komunikasi, tutur Bapak Sumarno.
Dalam pemaparannya, Bapak Sumarno juga memberikan bahwa Penyuluh Perikanan dilapangan harus bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku pelaku utama semoga perjuangan lebih maju dan kondusif; memperlihatkan motivasi dan menyebarkan potensi pelaku utama dalam pengembangan usahanya; memperlihatkan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran usaha perikanan serta teladan perjuangan kepada kelompok secara berkelanjutan; memperlihatkan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku utama dalam menyebarkan bisnis perikanan untuk meningkatkan produksi, produktivitas serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing; membantu memfasilitasi kemudahan saluran kelompok terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi, dan pasar; serta membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Utama.
Dengan keterbatasan atau kekurangan jumlah Penyuluh Perikanan, Korwil Regional II ini berpesan supaya semua forum pemerintah yang membidangi perikanan harus bisa mengoptimalkan tenaga-tenaga Penyuluh Perikanan yang ada untuk mencapai suatu visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan sehingga yang paling diharapkan yaitu adanya sinergitas dalam suatu pelaksanaan kegiatan, bukan hanya koordinasi sehingga jadwal akan berjalan dengan baik.
Peran aktif Penyuluh Perikanan Kabupaten Bantul dalam acara Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas Penyuluh Perikanan disampaikan oleh Saudara Petrus Suhartono, SP, yang merupakan Penyuluh Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014 dari Provinsi Daerah spesial Yogyakarta. Penyuluh Perikanan PNS Kabupaten Bantul siap dan bersedia untuk mengawal semua jadwal Dinas Kelautan dan Perikanan dan akan selalu mencari, mempelajari, dan menyebar luaskan informasi tekhnologi terbaru kepada masyarakat untuk pembangunan perikanan di Kabupaten Bantul. Penyuluh Perikanan PNS walaupun satminkalnya berada di bawah binaan BKPPP akan tetapi Penyuluh Perikanan berkomitmen dalam memenuhi harapan dan tujuan jadwal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, ungkap Petrus Suhartono.
Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya sekaligus sebagai ketua Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Kabupaten Bantul Fahrudin Al Rozi, S.Pi. Penyuluh Swadaya di Kabupaten Bantul siap berkoordinasi untuk mendukung setiap program-program Dinas Kelautan dan Perikanan dan program-program BKPPP Kabupaten Bantul. Penyuluh Swadaya sudah berperan aktif dalam penyebarluasan informasi dan penyediaan lapangan kerja dalam dunia perikanan, pendapat Rozi sebagai sapaan akrabnya.
Kesenjangan Tunjangan Fungsional dan Nilai Angka Kredit antara Penyuluh Perikanan dengan Penyuluh Pertanian, disampaikan oleh Bapak Sugiyatmo, SP. Selain itu Penyuluh Perikanan yang telah memperoleh jenjang Madya ini juga menanyakan perkembangan Tunjangan Profesi bagi para Penyuluh Perikanan. Tunjangan Profesi ini sangat di harapakan dan dinanti-nantikan oleh para Penyuluh khususnya di Kabupaten Bantul. Para Penyuluh berharap dengan adanya Tunjangan Profesi ini, akan berdampak positif pada kinerja dan kesejahteraan para Penyuluh Perikanan, begitu ungkap Penyuluh yang mengawal acara perikanan di Kawasan Minapolitan ini.
Pendapat dan masukan dari acara Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas di Kabupaten Bantul ini merupakan materi kajian untuk perbaikan dalam penyusunan kebijakan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Ternyata memang, Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas ini merupakan sebuah acara yang positif dan sangat bermanfaat, selain sanggup mensinergikan jadwal pemerintah sentra dengan pemerintah daerah, juga bisa menambah serta bisa membuka pemahaman para Penyuluh Perikanan yang hadir bahwasannya kiprah dan eksistensi Penyuluh Perikanan memang sangat dibutuhkan dalam mendukung jadwal pemerintah dalam membangun kelautan dan perikanan yang lebih baik dan lebih maju.
Menjadi sukses merupakan jalan panjang yang harus ditempuh dengan kerja keras. Akan tetapi bekerja keras tanpa ilmu sama saja kosong, punya ilmu tapi tidak bisa menggunakannya itu juga sama saja bohong, tidak punya ilmu dan tidak mau bekerja, maka jangan pernah bermimpi untuk sukses menjadi Penyuluh Perikanan. Maka para Penyuluh Perikanan marilah kita cintai profesi sebagai Penyuluh Perikanan, bekerja dengan sepenuh hati dan jujur. Utamakan kerja cerdas dalam mencapai tujuan daripada kerja keras.
Sukses selalu Penyuluh Perikanan!!!
Penyusun : Akbar Zaelani, S.St.Pi
Penyuluh Perikanan
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan